Otak Atik Konsolidasi Antar Operator Selular, Bisa-Bisa Frekuensi akan Tetap Dilelang
RAMAI di medsos soal rancangan Peraturan Menkominfo terkait wacana konsolidasi. Selama ini konsolidasi antar-operator baru sampai sekadar wacana, karena kendala UU Telekomunikasi tahun 1999. Inti UU itu antara lain, jika operator tidak lagi beroperasi – bisa karena merger diakuisisi atau bubar – frekuensinya harus dikembalikan kepada negara.
“Korbannya” sudah ada, ketika mengakuisisi Axis milik Saudi Telecom, XL Axiata harus mengembalikan 10 MHz frekuensinya di spektrum 2,1 GHz. Padahal XL membeli Axis dengan nilai – yang diketahui public – sekitaran Rp 10 triliun.
Itu pula sebabnya Smart Telecom hanya melakukan pemasaran bersama dengan Mobil 8 Telecom, bukan merger atau akuisisi. Mereka kemudian muncul dengan nama Smartfren.
Pemerintah mendorong konsolidasi karena lima operator seluler, di luar PT Telkom dan PT Sampoerna, terlalu banyak untuk bangsa yang “hanya” punya 260 juta jiwa penduduk. Apalagi akibat banyaknya operator, mayoritas pelanggan telko seluler memiliki lebih dari dua nomor dari operator berbeda.
Ketika program registrasi pelanggan telko selesai tengah tahun 2018 dan boleh dikata nomor yang beredar adalah nomor yang sudah diregistrasi, jumlah pelanggan masih di atas 360 juta. Jika dihitung orang yang layak punya ponsel 70 persen dari jumlah penduduk atau 182 juta, maka rata-rata tiap penduduk punya dua nomor.
Tidak efisien karena biaya sosial menjadi tinggi dengan adanya duplikasi investasi, BTS (base transceiver station), menara, perawatan dan SDM. Dengan 360 juta pelanggan, ada 400.000 BTS, terbesar milik Telkomsel (180 ribu BTS), XL Axiata (118.000), Indosat Ooredoo punya 65.000, sisanya punya Smartfren, Hutchison Tri Indonesia (Tri) dan Sampoerna.
Jika dengan konsolidasi jumlah operator tinggal 3 atau empat, banyak BTS mesti dirubuhkan. Atau segi posisitfnya, terjadi relokasi BTS yang membawa perluasan jaringan.
Siapa sih yang berniat melakukan konsolidasi? Yang paling “ngebet” untuk mengambil-alih (akuisisi) operator lain adalah Indosat, dan wacana konsolidasi sudah bergaung sejak lebih dari dua tahun terakhir.
Di tengah kerugian yang dideritanya, nafsu mengakuisisi memang kuat, karena induknya, Ooredoo dari Qatar digambarkan manajemen Indosat, uangnya tidak terbatas. Untuk Indosat yang sedang rugi besar, Ooredoo mau menggelontorkan dua miliar dollar AS, sekitar Rp 28 triliun.
Sewaktu Indosat masih jaya dengan laba di atas satu triliun rupiah, Indosat pernah hampir jadi dengan Tri, tetapi lalu mentok. “Mintanya terlalu mahal,” kata satu petinggi Indosat. Pupus.
Indosat pernah menjajaki XL Axiata, lalu menaksir Smartfren, yang sama-sama merupakan perusahaan rugi.
Namun ketika kabar bahwa peraturan menteri tadi terhembus keluar, muncul di media sosial kabar angin. XL Axiata berniat mengakuisisi Smartfren.
Meski peraturan menteri tadi dianggap melegakan, perlu dicurigai adanya jebakan, yang akan jadi masalah ke depannya. Ketika terjadi konsolidasi dan gabungan spektrum, pemerintah akan menghitung apakah jumlah frekuensi sudah sepadan dengan jumlah gabungan pelanggan.
Misal XL yang punya frekuensi 45 MHz mengakuisisi Smartfren yang punya 40 MHz, jumlahnya jadi 85 MHz. Pelanggannya 55 juta (XL) plus 11 juta Smartfren, jadi 66 juta.
Sementara Telkomsel punya 178 juta pelanggan dengan frekuensinya hanya 82,5 MHz. Berdasarkan peraturan menteri, XL pasca akusisi mestinya hanya punya frekuensi sepertiganya Telkomsel.
Sisa frekuensi akan disimpan Kominfo sampai lima tahun. Atau sampai jumlah pelanggannya sepadan dengan 85 MHz.
“Jebakan” inilah yang akan membuat operator akan mundur. Karena kalau XL tidak berhasil menambah pelanggannya dengan 120 juta-an, frekuensi yang disimpan akan dilelang.
Moch S Hendrowijono, pengamat telekomunikasi
